Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yang berlangsung dari 1967 hingga 1998, Indonesia mengalami berbagai perubahan besar, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah masalah premanisme, yang merajalela di berbagai sektor masyarakat, mulai dari pasar tradisional hingga dunia bisnis. Soeharto, sebagai pemimpin negara, mengambil langkah tegas dalam memberantas premanisme dan menciptakan ketertiban di masyarakat.
Latar Belakang Permasalahan Premanisme
Premanisme di Indonesia pada masa Soeharto merujuk pada kelompok https://eazycarrentals.com/ orang yang menggunakan kekerasan, intimidasi, dan pemerasan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Preman sering kali terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal, seperti pemerasan terhadap pedagang kecil, pemilikan tanah secara paksa, atau bahkan terlibat dalam dunia perjudian dan peredaran narkoba. Keberadaan mereka mengganggu ketertiban umum dan meresahkan banyak kalangan.
Pada periode 1970-an dan 1980-an, kegiatan premanisme semakin berkembang pesat. Banyak kelompok preman yang beroperasi di kota-kota besar, terutama di Jakarta. Selain itu, banyak pula organisasi preman yang mendapat dukungan dari pihak-pihak tertentu, termasuk aparat keamanan dan politisi, yang memanfaatkan keberadaan mereka untuk mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi.
Langkah Pemerintah Soeharto dalam Memberantas Preman
Pemerintahan Soeharto, yang dikenal dengan konsep Orde Baru, memandang premanisme sebagai salah satu masalah sosial yang harus diberantas demi menjaga stabilitas negara. Beberapa langkah yang diambil oleh Soeharto dan pemerintahannya dalam memberantas premanisme antara lain:
-
Operasi Penertiban Preman
Pada 1970-an, pemerintah Soeharto meluncurkan serangkaian operasi penertiban terhadap kelompok preman yang meresahkan masyarakat. Operasi-operasi ini melibatkan aparat militer dan polisi yang melakukan penangkapan terhadap preman-preman yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi angka kejahatan dan memastikan bahwa wilayah-wilayah penting, seperti pasar dan pusat bisnis, tidak dikuasai oleh kelompok preman.
-
Pemberantasan Organisasi Preman
Selain menargetkan individu preman, Soeharto juga fokus pada pemberantasan organisasi-organisasi preman yang beroperasi secara terstruktur. Beberapa organisasi ini berafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu, baik yang bersifat politik maupun ekonomi. Pemerintah Soeharto tidak segan-segan untuk membongkar jaringan-jaringan ini dan menindak tegas siapa saja yang terlibat.
-
Pembangunan Ketertiban Sosial
Soeharto mengimplementasikan berbagai kebijakan yang mendukung pembangunan ketertiban sosial di masyarakat. Salah satunya adalah dengan menciptakan program-program sosial yang memberikan kesempatan ekonomi kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang rawan terhadap pengaruh kelompok preman. Peningkatan kesejahteraan sosial ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada kelompok preman yang sering kali menawarkan jalan pintas dengan cara yang tidak sah.
-
Kontrol Terhadap Pihak Keamanan dan Militer
Salah satu tantangan dalam pemberantasan premanisme adalah adanya kolaborasi antara preman dan oknum aparat keamanan. Soeharto berusaha memperketat kontrol terhadap aparat keamanan dan militer yang terlibat dalam praktik korupsi atau kolusi dengan kelompok preman. Dengan membenahi sistem internal, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan untuk melindungi preman.
Kritik dan Dampak Positif
Meskipun kebijakan pemberantasan premanisme di bawah pemerintahan Soeharto menghasilkan beberapa keberhasilan, kebijakan tersebut juga menuai kritik. Beberapa pengkritik berpendapat bahwa dalam pelaksanaannya, langkah-langkah tersebut sering kali terlalu represif dan menekan kebebasan individu. Beberapa preman yang berhasil diberantas, dalam beberapa kasus, hanya beralih ke bentuk kejahatan yang lebih terorganisir.
Namun, di sisi lain, kebijakan Soeharto dalam memberantas premanisme membawa dampak positif bagi banyak sektor kehidupan di Indonesia. Salah satunya adalah peningkatan stabilitas sosial dan ekonomi, di mana masyarakat merasa lebih aman untuk beraktivitas. Penertiban ini juga membuka jalan bagi pengembangan sektor bisnis yang lebih sehat dan dapat berkembang tanpa gangguan dari kelompok preman.
BACA JUGA BERITA LAINNYA DISINI: Sejarah Kepemimpinan Presiden Gus Dur